PERATURAN MENTERI PU NOMOR 392/PRT/M/2005

STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 392/PRT/M/2005
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL
MENTERI PEKERJAAN UMUM

MENIMBANG :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 Tentang Jalan Tol perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;
MENGINGAT :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 353/KPTS/M/2001 Tentang Ketentuan Teknik, Tata Cara pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tol.
6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 354/KPTS/M/2001 Tentang Kegiatan Operasi Jalan Tol;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 Tentang Badan Pengatur Jalan Tol.
M E M U T U S K A N
Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL.

Pasal 1

1. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol;
2. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol.

Pasal 3

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol meliputi substansi pelayanan:
1. Kondisi jalan tol;
2. Kecepatan tempuh rata-rata;
3. Aksessibilitas;
4. Mobilitas;
5. Keselamatan;
6. Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan.

Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini wajib dilaksanakan oleh badan Usaha Jalan Tol dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol.

Pasal 5

Penetapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.

Pasal 6

Pengawasan terhadap penyelenggaraan jalan tol, pengembangan jaringan jalan tol, fungsi dan manfaat jaringan jalan tol, dan kinerja jaringan jalan tol, dilakukan oleh Menteri.

Pasal 7

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Pasal 8

Terhadap jalan tol yang sudah beroperasi, pemenuhan indikator standar pelayanan minimal khusus untuk ketidakrataan diberikan tenggang waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan pemenuhan indikator pagar rumija diberikan tenggang waktu paling lama
3 (tiga) tahun dengan pelaksanaan dilakukan secara bertahap.

Pasal 9

(1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
(2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Untuk lengkapnya silahkan download file PDF di bawah ini (lengkap dengan lampirannya), semoga berguna bagi anda.